Kontraktor Bangkrut, Pemerintah Tawarkan Blok West Kampar

Kontraktor Bangkrut, Pemerintah Tawarkan Blok West Kampar

KlikQQ – Pemerintah akan mengirim tim audit ke Papua pekan ini. Tujuannya, untuk memastikan alat berat yang digunakan PT Freeport Indonesia di dataran tinggi tidak dapat menggunakan minyak solar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dataran tinggi sebagai bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut.

“Rencananya, (tim) berangkat 21 September 2018,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana melalui pesan singkat Selasa (19/9) malam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Freeport Indonesia meminta pengecualian penggunaan B20 untuk alat berat di dataran tinggi. Pasalnya, suhu dingin di ketinggian akan membekukan komponen minyak sawit pada Bahan Bakar Nabati (BBN) yang digunakan.

Padahal, penggunaan B20 merupakan mandatori, baik untuk minyak solar pemenuhan kewajiban dalam negeri (PSO) yang mendapatkan subsidi, maupun non-PSO tanpa subsidi.

Jika ingin mendapakan pengecualian, perusahaan atau lembaga terkait, termasuk Freeport Indonesia harus menyerahkan hasil audit secara resmi. Audit tersebut bisa menjadi acuan bahwa B20 tidak bisa digunakan pada peralatan atau mesin terkait.

Secara terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengungkapkan audit akan dilakukan oleh tim independen untuk menjaga objektivitas.

“Kalau tidak salah, Freeport dikasih waktu dua pekan (untuk diaudit). Audit harus independen dan oleh yang ahli,” ujar Montty usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian pekan ini.

Montty mengungkapkan pemerintah terus mengawasi implementasi mandatori B20 yang diharapkan bisa membantu mengurangi impor minyak tersebut.

Selain Freeport Indonesia, audit juga dilakukan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meminta pengecualian untuk alat tempur. Namun, untuk peralatan dan kendaraan di luar persenjataan, TNI harus tetap menggunakan B20.