Jokowi Buka-bukaan Soal Alasan Bailout BPJS Kesehatan!

Berita TerkiniPresiden Joko Widodo mengaku kerap menegur dan bahkan memarahi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris terkait persoalan defisit yang kian menganga.

Dalam acara Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Rabu (17/10/2018), Jokowi memaparkan sejumlah data yang membuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan menjadi berdarah-darah, hingga Pemerintah harus mengucurkan dana alias bailout.

“Klaim untuk penanganan penyakit katastropik meningkat terus. Gede banget, mestinya harus ada kajian ini,” katanya.

Dari data yang ia terima, tagihan kepada BPJS Kesehatan pada 2017 untuk jenis penyakit katastropik seperti kasus penyakit jantung mencapai Rp 9,25 triliun, disusul kanker Rp 3 triliun, gagal ginjal Rp 2,25 triliun dan stroke Rp 2,25 triliun.

Ayo Daftarkan sekarang juga!!! Rasakan sensasi bermain di KlikQQ dan dapatkan hadiah JACKPOT Jutaan Rupiah hanya di KLIKQQ

Untuk jenis penyakit nonkatastropik, Jokowi menyebutkan operasi katarak mencatat nominal klaim kepada BPJS Kesehatan Rp 2,26 triliun dan fisioterapi Rp 965 miliar.

Jokowi mengungkapkan, urusan klaim tersebut semestinya sudah beres hanya di level Dirut BPJS, tidak perlu sampai level Presiden, apabila dikelola dengan baik. Ia juga mengatakan persoalan ini sudah muncul sejak 3 tahun lalu,

“Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran Rumah Sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya. Sehingga seinget saya mungkin sebulan atau 5 minggu kita putuskan. Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun,” terangnya.

“Ternyata masih kurang lagi, minta, lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga RS kepastian pembayaran ini jelas.”

Ia juga mendorong agar jajarannya segera menemukan cara terbaik untuk menuntaskan permasalahan defisit tersebut secara permanen sehingga tidak meresahkan baik warga maupun rumah sakit.

“Sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi, semestinya sudah rampung lah di Menkes, di Dirut BPJS. Masak untuk urusan pembayaran utang RS sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten,” tuturnya,

“Saya sering marahi pak Dirut BPJS, tapi dalam hati. Saya gak bisa keluarkan, karena ini manajemen negara sebesar kita gak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurusin ribuan RS. Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya bener, ini gampang.”